Adhi Prasetyo

Oleh : Robert H. Imam

Dalam kosakata politik kontemporer, civil society termasuk salah satu frasa atau jargon yang paling popular dan paling banyak sirkulasinya. Bahkan, bisa dikatakan bahwa bersama jargon lain seperti globalisasi, istilah ini kerap beredar tanpa kejelasan makna dan batasan. Namun, semenjak jatuhnya rezim Uni Soviet di Polandia dan rezim-rezim otoriter lain, istilah dan konsep ini kian popular.

Yang menarik, disamping popularitas istilah ini, hingga sekarang belum ada terjemahan yang dirasa betul-betul pas dalam bahasa Indonesia. Usulan untuk menerjemahkannya menjadi masyarakat madani sempat bergaung cukup keras untuk kemudian diam lagi. Terjemahan itu pun dirasa kurang pasa karena memang isitilah ini bukan sekedar istilah melainkan sarat makna dan lahir dalam formasi serta proses historis tertentu. Demikian pula terjemahan lain yang lazim dipergunakan – seperti misalnya masyarakat sipil – yang tidak mendapat penerimaan cukup kuat dalam masyarakat karena tidak mewakili makna yang pas sebagaimana terkandung dalam istilah ini.

Lepas dari masalah penerjemahan konsep, popularitas isitilah dan konsep ini sebagaimana ada sekarang tidak dapat dilepaskan dari pemikiran Antonio Gramsci. Bahkan, dapat dikatakan, penggunaan istilah dan konsep ini – dalam hubungannya dengan Negara – berhutang banyak pada pemikir ini.

1. Sekilas Riwayat Hidup Antonio Gramsci

Gramsci lahir pada 22 Januari 1891 di Ales di propinsi Cagliari di Sardinia, sebuah pulau yang terletak di sebelah barat semenanjung Italia. Ia adalah anak keempat dari tujuh anak pasangan Frnascesco Grmasci dan Giusppina Marcias. Hubungan Antonio dengan ayahnya tidak pernah dekat namun ia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan ibunya. Daya tahan, bakat bercerita dan rasa humornya meninggalkan bekas mendalam pada dirinya.

Pada tahun 1897, ayah Antonio diskors dari pekerjaannya, kemudian ditangkap dan dipenjara selama 5 tahun atas tuduhan penyalahgunaan administrative. Dalam situasi Sardinia pada waktu itu, hal seperti itu mudah terjadi karena Italia pada waktu itu kental dengan praktek persaingan kekuasaan yang kotor. Tak lama kemudian, Giuseppina membawa anak-anaknya pindah ke Ghilarza, dimana Antonio menyelesaikan pendidikan dasarnya. Gramsci rupanya terkena penyakit Pott yang merusak pertumbuhan jasmaninya. Tingginya tidak lebih dari satu setengah meter.

Tahun 1911 adalah tahun yang penting dalam hidup Gramsci muda. Setelah lulus dari Lyceum Cagliari, ia memenangkan beasiswa ke Universitas Turin. Beasiswa ini diperuntukan bagi mahasiswa-mahasiswa tak mampu dari propinsi yang dulunya adalah Kerajaan Sardinia. Antonio masuk di Fakultas Sastra. Di Universitas ini ia bertemua Angelo Tasca dan beberapa orang yang menjadi teman seperjuangannya di Partai Sosialis Italia dan kemudian setelah perpecahan yang terjadi pada bulan Januari 1921 di Partai Komunis Italia.

Di universitas, Antonio menderita karena hal-hal yang disebabkan oleh kekurangan uang; makanan yang tidak bergizi, tempat tinggal tanpa panas dan kelelahan saraf terus menerurs karena kondisi fisiknya. Meski begitu, ia tetap mengikuti kuliah dengan antusias, baik dalam humaniora maupun ilmu social dan linguistic. Bidang terakhir ini menjadi minat pribadinya yang serius.

Ia menjadi editor dari Avanti edisi Turin dan ulasan teaternya dibaca secara luas dan mempunyai pengaruh. Secara teratur ia berbicara dalam kelompok-kelompok belajar pekerja tentang berbagai topic seperti misalnya tentang novel-novel Romain Rolland, Komune Paris, revolusi Perancis dan Italia serta tulisan-tulisan Karl Marx. Pada saat inilah, ketika perang berlangsung dan ketika intervensi Italia berakibat buruk, Gramsci mengambil sikap yang agak ambivalen. Posisi dasarnya adalah bahwa kelompok sosialis Italia harus menggunakan intervensi Italia sebagai kesempatan untuk membangkitkan sentiment nasional Italia secara revolusioner daripada secara chauvinistic. Pada saat-saat ini juga – yaitu tahun 1917 dan 1919 – ia mulai menyadari perlunya integrasi tindakan politik dan ekonomis dengan kerja budaya yang mengambil bentuk asosiasi budaya proletariat di Turin.

Pecahnya revoluasi Bolshevik pada bulan Oktober 1917 lebih jauh mendorong gairah revolusionernya dan selama sisa masa perang ini dan pada tahun-tahun sesudahnya, Gramsci mengidentifikasikan dirinya (meskipun secara kritis) dengan metode dan tujuan kepemimpinan revolusioner Rusia dan dengan tujuan transformasi sosialis di dunia kapitalis maju. Pada musim semi 1919, bersama Angelo Tasca, Umberto Terracini dan Togliatti, ia mendirikan L’Ordine Nouvo: Rassegna Settimanale di Cultura Socialista (Tatanan Baru: Sebuah Ulasan Mingguan atas Budaya Sosialis), yang menjadi sebuah majalah berpengaruh – yang diterbitkan pada awalnya sekali seminggu dan kemudian dua minggu sekali – dikalangan kelompok radikal dan revolusioner di Italia.

Periode dari tahun 1921 sampai 1926 merupakan periode penting dalam hidup Gramsci. Ia tinggal dan hidup di Moskow sebagai perwakilan Italia pada Komunis Internasional dari bulan Mei 1922 sampai November 1923, anggota Kamar Wakil pada bulan April 1924, dan pada posisinya sebagai sekretaris jenderal Partai Komunis Italia. Hidup pribadinya juga penuh pengalaman-pengalaman penting. Salah satunya adalah pertemuan dan pernikahannya dengan Julka Schucht (1896-1980), seorang pemain biola dan anggota Partai Komunis Rusia yang ia kenal selama tinggal di Rusia.

Pada malam 8 November 1926 Gramsci ditangkap di Roma dan sejalan dengan serangkaian Undang-Undang Eksepsional yang diberlakukan oleh pembuat undang-undang Italia yang didominasi oleh kelompok fasis, ia dimasukan ke dalam tahanan soliter di penjara Regina Coeli. Peristiwa ini menjadi awal dari periode penjara sepuluh tahun pada kematiannya karena pendarahan otak pada tanggal 27 April 1937.

Yang menarik justru dalam periode penjara inilah Gramsci justru menghasilkan sumbangan terbesarnya terhadap baik khazanah pemikiran Marxisme maupun teori atas peristiwa ekonomi, politik dan budaya Italia serta perjuangan Partai Komunis Italia. Catatan-catatan ini ia sembunyikan di berbagai sel.

Setelah divonis 20 tahun 4 bulan dan 5 hari di penjara pada tanggal 4 Juni 1928 bersama dengan pemimpin-pemimpin komunis Italia lainnya, Gramsci dikirim ke sebuah penjara di Turi yang terletak di propinsi Bari. Setelah masa-masa ini, ia ada dalam pengawasan polisi di sebuah klinik di Formia. Pada bulan Agustus 1935, ia dipindahkan ke Rumah Sakit Quisisana di Roma. Disanalan ia menghabiskan dua tahun terakhir dalam hidupnya.

2. Genealogi Singkat Gagasan dan Istilah Civil Society.

Gagasan modern yang kita kenal mengenai civil society berawal dari surutnya pengaruh Gereja Katolik dalam masyarakat luas, lahirnya perlawanan terhadap feodalisme dan tumbuhnya kelas borjuis baru di Eropa yang lahir bersamaan dengan zaman Rennaisance.

Secara etismologis, istilah civil turun dari kata dalam bahasa Latin untuk warganegara civis dan untuk komunitas politis civitas. Istilah ini menunjuk pada pembedaan mendasar antara penduduk kota yang terikat satu sama lain secara social dan secara politis oleh ikatan kewarganegaraan dan penduduk yang hidup sebagai petani di luar kota. Pada Abad Pertangahan, kota memiliki makna social, cultural dan politis distingtif. Secara jasmani, kota dibangun sebagai suatu kantung perlindungan yang kerap dikelilingi oleh benteng-benteng . imajinasi dualistis ini menghuni alam pikir periode ini: penghuni kota – petani (dalam bahasa Jerman: burgher/bauer dan bahasa Italia Borghese/peasano). Keanggotaan dalam suatu komunitas dirumuskan secara legal, kontitusional dan politis yang terwujudkan dalam gagasan tentang warganegara dan kewarganegaraan. Gagasan ini kemudian dirumuskan secara intelektual dalam karya Niccolo Machiavelli (1469-1527) dan Francesco Guicciardini (1433-1540).

Karya politik yang menandai ‘perpisahan’ilmu politik tentang kekuasaan dan lepas dari moralitas adalah karya Machiavelli Il Principe (1532). Pada saat yang kurang lebih bersamaan, munculah gagasan kontrak social tentang masyarakat dan Negara yang berangkat dari suatu keadaan alamiah manusia. Hokum kodrat dan hak kodrati tidak lagi dibangun atas dasar teori hokum kodrat Thomas Aquinas di Abad Pertangahan. Baik Hugo Grotius (1583-1645), Thomas Hobbes, maupun John Locke antara lain mengajukan konsepsi yang berbeda: hokum kodrat dan hak kodrati dipahami dalam konteks bahasa teori kontrak, individualism, kebebasan dan teori tentang hak milik pribadi. Perbedaan ini menandai transisi dari Abad Pertengahan kea lam pikir politik modern dan transisi dari masyarakat tradisioanl – feudal ke masyarakat modern dan borjuis.

Baik Hobbes maupun Locke menggambarkan kondisi pra-sosial atau keadaan alamiah yang diliputi ketidakpastian. Bagi Hobbes, keadaan alamiah adalah perang atau terkenallah ungkapannya ‘perang melawan semua’. Ia menggambarkan keadaan alamiah dimana manusia ada dalam individualism ekstrim dan hidup sosialnya pada dasarnya merupakan hubungan konfliktual. Kedaulatan mutlak individu ini harus diimbangi dengan bangunan Negara yang kuat untuk menjamin adanya tatanan social yang menciptakan keamanan dan kepastian bagi individu. Kemungkinan civil society berasal dari dan dijamin oleh Negara atau “Leviathan”. Sementara itu Locke memandang Negara dan civil society memiliki hubungan yang positif. Dalam pemikiran Locke, transisi dari keadaan alamiah ke civil society tidak dicapai melalui pengaturan tatanan oleh Negara yang dominan. Sebaliknya, civil society terbentuk melalui kontrak antara individu-individu yang merdeka, yang pada akhirnya membentuk Negara demi kepentingan mereka sendiri. Terbentuknya civil society ditandai dengan dikenalkannya uang (sebagai tanda pesetujuan). Dalam banyak hal hubungan Negara – civil society ditentukan oleh kegiatan ekonomi dan kekuatan pasar. Pada Locke, negaralah yang tergantung pada civil society. Terlihat bahwa peran Negara sangat minim – yaitu Negara sebagai ‘penjaga malam’. Civil society dipandang sebagai ruang asosiasi bebas, independen dan otonom.

Sebagai istilah yang kita kenal sekarang – meski dengan sedikit perbedaan arti – istilah ‘civil society’ digunakan mungkin paling awal dalam tulisan Adam Ferguson (1723-1816). Ferguson tidak membuat pembedaan antara Negara dan masyarakat. Dalam pemikirannya, civil society dicirikan oleh perdagangan, hak milik, keadilan, kedaulatan hokum, transparansi pemerintah dan akumulasi pengetahuan dalam seni, ilmu pengetahuan dan moral. Ia tidak mengemukakan asosiasi bebas sebagai karakterisktik civil society namun memandang berkumpulnya para warga kota di tempat umum sebagai karakteristik dari kesejahteraan tiap masyarakat. Pada pemikirannya, civil society tidak dilawankan terhadap Negara. Yang penting baginya adalah persamaan antara warga kota dan kebebasan yang mereka nikmati. Hal-hal yang membedakan civil society – dan tatanan politis yang memungkinkannya – dari tirani dan penindasan.

Menurut Hegel, relasi-relasi social dalam civil society juga merupakan ekspresi dari konflik akibat relasi-relasi ekonomis. Dalam bahasa Hegel, civil society adalah “sphere of necessity” yang berisi “system of needs” seperti keinginan, selera, insting, kebutuhan ekonomisnya. Dalam karyanya Elements of the Philosophy of Right, Hegel menempatkan civil society (dalam bahasa Hegel “buergerliche Gesselschaft”, kemudian sekarang dirujuk sebagai Zivilgesselschaft) sebagai suatu tahap dalam hubungan dialektis tahap-tahap berlawanan dalam pemikiran Hegel, yaitu antara komunitas makro Negara dan komunitas mikro keluarga. Negara dalam konsepsi Hegel menyelesaikan sekaligus mentransendensikan kontradiksi yang terjadi dalam civil society. Tahap perkembangan ini memuncak pada Negara yang dipandang sebagai suatu tahap etis sebagai puncak dari perkembangan perjalanan Roh (rasional universal) yang menjelma. Civil society mendapatkan maknanya dan tujuannya melalui dan dalam Negara.

Konsepsi Hegel tentang hubungan civil society dan Negara ini dipandang tidak memadai oleh Marx . bagi Marx, civil society adlaah lokasi kekuasaan borjuis dan tidak berdiri sendiri dan Negara tak lain adalah alat bagi kekuasaan borjuis, bukan momen dimana konflik akibat relasi ekonomis diselesaikan dan diatasi. Civil society didominasi oleh lembaga-lembaga pasar dan organisasi-organisasi kelasnya yang terkait. Negara bukanlah pemenuhan rasionalitas universal namun sekedar merupakan agen kelas dominan yang pemenuhan kepentingannya dipertahankan melalui kekerasan terorganisir oleh Negara.

Terhadap latar belakang seperti ini, lalu apa keistimewaan konsep Gramsci tentang civil society? Sampai dengan Marx, kita tidak melihat civil society sebagai entitas yang memiliki hubungan oposisi dengan Negara. Sebaliknya, civil society tergantung pada Negara. Untuk memahami dengan baik konsepsi Gramsci ini, kita akan melalui pembahasan sebagai berikut.

3. Lokasi Civil Society Dalam Pemikiran Gramsci

Gramsci adalah pemikir Marxist; artinya kita tidak dapat memahami pemikirannya dan konsepsinya tentang civil society sepenuhnya di luar konteks kerangka pemikiran Marxist. Meski begitu, konsepsinya tentang civil society banyak dikenal diluar lingkaran Marxist. Hal ini, sebagaimana akan kita lihat, terjadi karena konsep itu memungkinkan suatu analisa yang akan lebih kaya daripada yang dimungkinkan oleh konsepsi-konsepsi civil society sebelumnya yang telah kita lihat dalam pembahasan tentang genealogi gagasan civil society diatas. Bahkan, menurut seorang penulis, popularitas dan pentingnya gagasan civil society dewasa ini berkaitan dengan konsepsi Gramsci tentang hal tersebut, lebih daripada terkait dengan konsepsi-konsepsi lainnya tersebut.

Meski dikenal sebagai pemikir Marxist, pokok-pokok pikirannya justru merupakan kritik yang kuat terhadap batang tubuh pemikiran ortodoks Marxisme yang tumbuh subur di kalangan partai-partai komunis di Italia dan di Negara-negara industry maju di Eropa Barat. Dan pokok-pokok pikiran itu juga ikut membentuk konsepsinya tentang civil society.

Gramsci memulai proyek teoritis, historis dan politisnya sebagai konsekuensi dari kemenangan fasisme dan kekalahan sosialisme di Italia. Pertanyaan – mengapa fasisme menang dan mengapa gerakan kiri kalah – menjadi motif utama bagi proyek intelektual-politisnya semasa ia dipenjara. Ringkas kata, kemenangan fasisme di Italia dan Jerman menunjukan suatu kelemahan fundamental dalam masyarakat-masyarakat ini. Kelemahan ini tidak terdapat di masyarakat Barat Liberal yang sudah maju. Pada masyarakat Barat liberal yang sudah maju ini terdapat Negara liberal yang relative cukup kuat dan punya daya tahan karena didukung oleh lembaga-lembaganya dan berakar dalam suatu masyarakat yang kuat.

Dengan begitu, analisa Gramsci atas suatu momen politis tidak berhenti pada variable-variable politis semata-mata sebagaimana dilakukan dalam ilmu politik konvensional, namun (juga) mencakup momen dan proses social yang merupakan kondisi-kondisi kemungkinan dari momen politis. Disinilah lokasi konsepsi Gramsci tentang civil society.

Momen social ini juga mencakup (juga) ranah budaya yang selama itu oleh para pemikir Marxist (dan juga pemikir ilmu politik pada umumnya) diabaikan dan dipandang sebagai sesuatu yang kontingen dan marginal dibandingkan dengan ranah ekonomis dan politis. Dalam konteks ini, dapatlah dikatakan bahwa yang ‘politis’ (the political) diperluas untuk mencakup ‘yang budaya’ (the cultural) juga. Yang budaya, yang sehari-hari dianggap memiliki nilai politis dank arena itu, punya nilai strategis.

Pandangan ini yang melahirkan – antara lain – studi budaya dan studi-studi lain yang menghargai keseharian. Dalam penghargaan akan keseharian dan yang marginal ini, Gramsci member perhatian pada kemungkinan politis dari kelompok-kelompok subaltern – kelompok yang menjadi subordinat dari kelompok pemegang sarana produksi. Kebih jauh, ini juga yang mendorong lahirnya studi subaltern di India dan Amerika Latin.

4. Konsepsi Gramsci tentang Hegemoni dan civil society

Konsep sentral dalam pemikiran Gramsci adalah hegemoni, yang kerap dirumuskan sebagai kepemimpinan moral dan intelektual suatu kelompok atas kelompok-kelompok lain. Pengaruh modal dan intelektual ini yang pada gilirannya membangkitkan dukungan (consent) dan persetujuan pada kelompok yang hegemonic. Consent adalah satu sisi dari dua sisi kekuasaan. Kekuasaan adalah consent yang didukung dan diperkuat oleh koesi (coercion) atau kekerasan.

Civil society memiliki beberapa karakterisktik utama. Pertama, civil society adalah lokus bagi konflik politis dan pergulatan sosio-ekonomis. Kompetisi untuk keuntungan dan pasar juga sedang terjadi dalam civil society. Oleh karena itu, civil society pada dasarnya terbagi ke dalam berbagai kelompok dan faksi dimana keselarasan dan komunitas lebih merupakan sesuatu yang ideal daripada kenyataan social sesungguhnya. Menurut Gramsci, “supremasi sebuah kelompok social terwujud dalam dua cara sebagai ‘dominasi’ dan sebagai ‘kepentingan intelektual dan moral’ atau ‘hegemoni’. Sebuah kelompok social itu dominan atas kelompok-kelompok yang dipimpinnya jika ia memiliki pengaruh yang mendorong munculnya consent atau persetujuan dari kelompok-kelompok tersebut hingga mereka memberika dukungan sukarela.

Kedua, civil society teutama merupakan lokus hegemoni. Ia juga merupakan arena untuk membangun dan merebut hegemoni. Hegemoni sendiri mengambil banyak bentuk dan digunakan dengan berbagai cara. Pertama, proses pembangunan hegemoni atau hegemonisasi adalah gerakan dari kepentingan korporat-ekonomis particular atau kepentingan kelas tertentu kedalam kepentingan universal umum; atau dari kehendak khusus ke kehendak umum. Dalam proses ini terjadilah pembentukan aliansi yang dilandaskan pada kepemimpinan moral dan intelektual. Kelompok yang memimpin harus membangun kepentingan dan nilai yang cukup umum dan luas untuk menarik dukungan kelompok-kelompok lain. Jadi, pembangkitan dan pembentukan consent mengandaikan kesebangunan kepentingan ekonomis dan formulasi serta diseminasi cara hidup dan pandangan dunia ke masyarakat.

Dengan begitu, civil society memiliki posisi sentral dalam pemikiran Gramsci. Dalam civil society-lah terletak momen social-kultural yang harus ada secara mantap sebelum momen politis dilancarkan. Dalam bahasa teknis Gramsci, sebelum perang gerakan (misalnya tindakan militer untuk merebut kekuasaan pemerintah pusat) dilancarkan, hegemoni harus dibangun melalui perang posisi. Perang posisi tak lain adalah proses menjadikan akal sehat particular menjadi alat sehat universal dan umum yang bisa menarik dukungan dari kelompok-kelompok lain. Hal ini dikemudian hari dikembangkan oleh pemikir seperti Slavoj Zizek yang berpendapat bahwa dasar umum yang paling efektif adalah yang paling berresonansi dengan penderitaan manusia.

Baru ketika ada hegemoni, tindakan militer dan politis bisa mendapatkan justifikasi dan referensi makna yang solid sehingga tidak memancing gerakan reaktif dan tindakan balas dari kelompok yang telah dihancurkan atau ditaklukan. Di Barat – contohnya yang sering digunakan Gramsci adalah Perancis ada waktu Revolusi Perancis – bentuk kesadaran baru mendahului (dan dengan begitu mempersiapkan) gerakan militer dan politis. Perang posisi mendahului perang gerakan. Hegemoni yang kuat menjadi landasan yang bagus untuk Negara.

Memahami apa yang berlangsung dalam civil society menjadi hal yang imperative bagi semua orang yang hendak melakukan perubahan social, apalagi perubahan politis. Kesalahan Partai Komunis Italia terletak disitu: mengabaikan momen social karena beranggapan bahwa momen politis akan dating dengan sendirinya. Membangun hegemoni dalam civil society merupakan langkah imperative dalam konteks perjuangan politis. Ini menjelaskan, misalnya, mengapa Gramsci memberi perhatian begitu banyak pada analisa atas dunia pendidikan, dunia kehidupan individual, social dan cultural pekerja, studi bahasa[1] serta posisi intelektual dalam rejim ekonomi-politis. Paulo Freire, misalnya belajar banyak dari Gramsci dalam mengembangkan teori konsientisasi pendidikannya.

5. Berbagai kemungkinan hubungan civil society dan Negara

Dalam konteks pemikiran Marxist – dimana realita dibedakan antara struktur (ranah relasi-relasi produksi) dan superstruktur (ranah kesadaran termasuk budaya) dan dimana superstruktur ditentukanoleh struktur – konsep Gramsci tentang civil society ini menjadi terobosan yang hebat.

Jika pada Marx, civil society diletakkan pada relasi produksi, pada Gramsci ia ditempatkan pada superstruktur. Perbedaan utamanya: sementara pada Marx superstruktur dianggap ditentukan oleh struktur, pada Gramsci civil society yang merupakan bagian dari superstruktur (bersama dengan political society) justru dianggap memiliki agency (=mampu menginisiasi perubahan); bahkan ia dianggap sebagai lokus untuk membangun conditions of possibility bagi momen militer dan politis.

Berdasarkan pemahaman sejauh ini, maka kita bisa lihat ada beberapa kemungkinan scenario dalam hubungan Negara dan civil society:

1. Kelompok X dominan dan civil society sudah kuat dan mapan. Kelompok X merebut Negara secara paksa sehingga Negara menjadi entitas yang asing dari civil society. Negara direbut secara paksa (biasanya secara militer) oleh kekuatan militer yang memang superior. Akibatnya, Negara (lebih sempit lagi: pemerintah) dipandang sebagai ‘musuh’ masyarakat dan mengalami kesulitan untuk menjustifikasi tindakannya. Ketika ini terjadi, Negara justru mendapat kritik dan civil society menunjukan kekuatannya. Contoh yang baik barangkali Polandia yang bangkit dalam kepemimpinan Lech Walesa dan Paus Yohanes Paulus II. Dalam hal ini ada hubungan oposisi antara Negara dan civil society.

2. Kelompok X hegemonic dan civil society sudah kuat dan mapan. Kelompok X merebut Negara pada waktunya sehingga Negara menjadi entitas yang diterima oleh civil society yang sudah mapan. Ia mendapatkan dukungan dan tidak mengalami kesulitan menjelaskan tindakannya. Ini yang oleh Gramsci dilihat ada pada masyarakat Barat yang sudah maju. Contohnya adalah ketika revolusi Perancis.

3. Kelompok X dominan dan civil society masih belum kuat,baru mulai dan terpecah-pecah. Kelompok X mendominasi civil society dan merebut Negara ke dalam genggamannya melalui prosedur-prosedur legal melalui berbagai manipulasi. Meskipun berbagai elemen civil society tidak mendukung rejim ini, tak banyak yang bisa dilakukan selain melakukan resistensi diam-diam dan sporadic. Ini yang terjadi di Italia dan Jerman ketika rejim fasis naik ke panggung kekuasaan. Penggunaan kekuatan militer menjadi warna dominasi dalam paket Negara & masyarakat seperti ini.

Menurut Gramsci, “[Di Timur] Negara adalah segalanya, civil society merupakan sesuatu yang primordial dan tidak mantap; di Barat ada hubungan yang proper antara Negara dan civil society, dan ketika Negara terguncang, tersingkaplah struktur civil society yang kokoh. Negara hanyalah parit luar; dibaliknya terdapatlah system benteng dan garis pertahanan yang kuat.”

6. Kesimpulan : Konsep civil society Gramsci dan gagasan tentang ruang public

Berdasarkan konsep civil society Gramsci seperti diatas, civil society tidak pernah merupakan suatu arena netral dimana orang bisa melakukan perdebatan isu-isu public dan dengan begitu membentuk opini public; sebaliknya, civil society merupakan arena pergulatan yang sarat dengan kepentingan. Dalam pergulatan itu, tak terhindarkan bahwa pihak-pihak yang berkepentingan akan memproyeksikan akal sehat mereka sebagai akal sehat universal guna menarik dukungan dari pihak-pihak yang hendak ditariknya atau yang dukungannya diperlukan.

Konsep civil society ini tentu tidak sejalan dengan konsep tentang ‘ruang public’ sebagaimana dikemukakan oleh Juergen Habermas pada tahun 1961, yang memandang civil society sebagai ruang public dimana deliberasi dan diskusi rasional berlangsung dan dimana hasrat, selera dan kepentingan dipandang tidak ada. Konsep Habermasian tentang civil society mengesampingkan semua bentuk kekuasaan. Dalam hal ini, Habermas justru mengikuti paham consensus liberal Locke yang memandang civil society semata-mata dalam kaitan dengan persuasi dan consensus.

Diatas itu semua, konsep ruang public seperti itu bersandar pada suatu konsep diri sebagai individu yang otonom. Ini berbeda secara radikal daripada konsep Gramsci yang memandang individu sebagai ensemble of social relations meski individu tetap memiliki otonomi relative terhadap hubungan-hubungan social. Bagi Gramsci, individu tidak mungkin melepaskan diri sepenuhnya (bahkan secara hipotetis dan teoritis) dari konteks dan jalinan social yang membentuk dirinya. Dengan kata lain, dalam proses social cultural dan politis yang ia jalani dalam civil society pastilah kepentingan, selera dan hasrat serta seluruh historisitasnya memainkan pengaruh signifikan pada dirinya dan pada proses yang ia jalankan dan jalani.

Lebih daripada itu semua, suatu gagasan seperti gagasan ruang public yang dipandang sebagai sesuatu yang bisa vakum dari kekuasaan, justru akan dipandang dan dicurigai sebagai proyeksi akal sehat kelas tertentu sebagai akal sehat universal. Ini terkait dengan peran intelektual tradisional yang memandang dirinya ada diatas arus sejarah yang penuh kepentingan dan konflik dan yang karenanya memandang pikiran-pikirannya sebagai sesuatu yang bisa universal dan transhistoris.

• Tulisan ini disampaikan oleh penulis dalam kuliah Extention Filsafat STF Driyarkara pada 7 April 2008

---

[1] Gramsci sendiri mengambil bidang filologi ketika kuliah di Universitas Turin. Dan ia menjadi terkenal pada awalnya karena banyak menulis analisa atas teater dalam posisinya sebagai editor L’Ordo Nouvo; hal yang kurang lazim dipandang dari kacamata politis yang sempit dan konvensional.